Produk      : New Release Armadilo Simpan Pinjam 2009 Professional (ASP 2009 Pro) Modul       : All Tanggal    : Januari 2011  Bagi Pelanggan yang masih menggunakan Aramdillo Simpan Pinjam versi 2009 (Original) sebaiknya mulai mengupgrade Armadillo Simpan Pinjam nya menjadi Armadillo Simpan Pinjam 2009 Professional (ASP 2009 Pro).  Banyak Perubahan dan lompatan yang ada di ASP 2009 Pro [...]

Produk      : Armadillo Accounting 5.00 Modul       : Piutang Tanggal    : 1 September 2010 Untuk usaha jual beli barang atau jasa pada koperasi karyawan atau KPRI biasanya menggunakan sistem kas bon (pelanggan berhutang pada koperasi) dan pembayaran atas barang atau jasa tersebut dibayarkan pada saat gajian dengan sistem potong gaji. Pada saat proses potong gaji, yang terjadi [...]

Produk      : Armadillo Simpan Pinjam 5.54 Modul       : Pinjaman, Simpanan, Kas Bank Tanggal    : 1 September 2010 Update Armadillo Simpan Pinjam versi 5.54 memberikan opsi pada pengguna untuk mengaktifkan fungsi cetak bukti transaksi, jika pada versi-versi sebelumnya hanya bisa cetak validasi pada kuitansi saja. Bukti transaksi bisa dicetakkan setelah melakukan penyimpanan pada transaksi pinjaman (realisasi, angsuran, [...]

DOWNLOAD FILE PDF PERATURAN BARU KOPERASI UU NOMOR 17 TAHUN 2012 Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 perlu diganti, karena sudah tidak selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di Indonesia. Inilah landasan utama Kementerian Koperasi dan UKM untuk melahirkan Undang-undang Perkoperasian terbaru. Sebagai follow-up dari kelahiran undang-undang nomor 17 tahun 2012, strategi berikut yang [...]

Pajak itu sendiri pada hakekatnya adalah iuran masyarakat kepada Negara sebagai bentuk partisipasi kewajiban untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Adapun pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assesment, yaitu memberikan kepercayaan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan ketentuan. [...]

Secara historis, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.Dengan melihat ketentuan tersebut, maka telah jelas tentang pembentukkan lembaga pengawasan sector jasa [...]